 |
| Foto: Dok.Kemenkeu RI |
Jakarta -- Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak, mengalami pertumbuhan signifikan yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai sektor.
Dalam paparan APBN KiTa di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/3), Suahasil menyampaikan bahwa neto penerimaan pajak tumbuh sebesar 30,4 persen secara tahunan (year on year). Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya frekuensi transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat, baik dalam sektor perdagangan, industri, maupun jasa.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat mencapai Rp245,1 triliun. Salah satu sorotan utama dalam laporan tersebut adalah lonjakan penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang meningkat tajam hingga 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menurut Suahasil, kenaikan PPN dan PPnBM menjadi indikator kuat bahwa perputaran ekonomi nasional berjalan aktif. “PPN dan PPnBM dibayar jika ada transaksi. Ini menunjukkan bahwa di perekonomian kita transaksi berjalan terus, kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi itu berjalan terus,” ujarnya.
Dari sisi sektor penyumbang penerimaan pajak, empat sektor utama masih menjadi kontributor terbesar, yakni industri pengolahan, perdagangan, sektor keuangan dan asuransi, serta pertambangan. Keempat sektor ini secara kolektif menyumbang sekitar 74 persen dari total penerimaan pajak nasional, menunjukkan dominasi sektor-sektor tersebut dalam menopang perekonomian negara.
Seiring dengan meningkatnya pendapatan negara, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2026. Hingga akhir Februari, realisasi belanja negara mencapai Rp493,8 triliun, meningkat 41,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Salah satu program yang berkontribusi besar terhadap peningkatan belanja negara adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 9 Maret 2026, program ini telah menjangkau 61,6 juta penerima, terdiri dari sekitar 50 juta siswa serta 10,5 juta kelompok nonsiswa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Total anggaran yang telah terserap untuk program ini mencapai Rp44 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi aparatur negara. Hingga 10 Maret 2026, pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri telah terealisasi sebesar Rp24,7 triliun, atau sekitar 45 persen dari total alokasi Rp55 triliun. Pemerintah mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menuntaskan penyaluran THR sebelum Hari Raya.
Di tengah perkembangan positif tersebut, pemerintah tetap mewaspadai dinamika global, khususnya fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah. Harga minyak sempat menembus US$100 per barel, namun menunjukkan volatilitas tinggi. Suahasil menegaskan bahwa APBN akan tetap berfungsi sebagai shock absorber melalui kebijakan subsidi dan kompensasi energi guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.
Di bidang kepabeanan dan cukai, Kementerian Keuangan juga mencatat peningkatan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal. Jumlah penindakan meningkat dari 1.993 kasus pada tahun sebelumnya menjadi 2.872 kasus pada 2026, dengan total 369 juta batang rokok ilegal berhasil disita, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Februari 2026 telah mencapai Rp147,7 triliun. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada daerah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp10,65 triliun yang akan disalurkan secara bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Laporan: Tim Lensa BRI
Editor: Redaksi
0 Komentar